Jakarta - Kelompok pemuda mengatasnamakan Madura Progress melakukan aksi demonstrasi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Kuningan, Jakarta Selatan, pada Selasa (20/12/2022).
Mereka mengapresiasi langkah KPK baru-baru ini yang melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jawa Timur terkait korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas).
"Kami masyarakat Jawa Timur berterima kasih kepada KPK atas keberanian meringkus koruptor baru-baru ini. Persoalan korupsi, kami selalu mendukung dan bersama KPK untuk membasmi koruptor dari negeri ini," kata Imam Hanafi dalam orasinya, selaku koorlap pada aksi tersebut.
Selanjutnya, Imam mengatakan KPK harus mengembangkan dugaan korupsi dana hibah tersebut sampai ke Madura, karena dari tahun 2013 sampai sekarang dana hibah untuk Pokmas di Madura diduga dipotong sampai 70 persen.
"KPK harus usut tuntas korupsi dana hibah di Jatim sampai ke Madura, dari tahun 2013 sampai sekarang dugaan korupsi dana hibah itu dipotong sampai 70 persen," kata Imam
"Kami minta kepada KPK untuk juga memanggil Kusnadi ketua DPRD Jatim, H. Anwar Sadad wakil ketuanya, H. Achmad Iskandar wakil ketua juga, dan Kepala Perencanaan Anggaran Bapeda Provinsi Jatim," tegas Imam sambil membaca spanduk yang dibentangkan massa aksi.
Imam menegaskan bahwa dana hibah harusnya memberikan manfaat kepada masyarakat, sehingga kesejahteraan terasa oleh semua pihak.
"KPK harus lebih tegas, sapu bersih dan penjarakan semua korlap Pokmas wilayah Madura, sebab dana hibah bukan untuk dinikmati oleh kalangan tertentu, tapi harus bermanfaat bagi semua kalangan," tambahnya.
Terakhir, jika KPK mau terus dipercaya oleh masyarakat terkait pemberantasan korupsi, menurut Imam KPK harus berani juga memanggil pejabat penting Jawa Timur terkait korupsi dana hibah yang diduga juga punya peran di dalamnya.
"Kasus korupsi dana hibah di Jawa Timur ini tentu tak lepas dari peran pejabat-pejabat penting di lingkungan pemprov jatim, kami minta KPK segera memanggil Gubernur Jatim, Sekda Jatim, Kepala Bapeda, Kepala BPKAD, kepala dinas PU Cipta Karya, Kepala dinas PU Pengairan, dan Ketua Banggar DPRD Jatim," pungkas Imam.*(ad)
