Pamekasan, KanalMadura.id - Terkait Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2020 terkait adanya saldo dana hibah direkening yang tidak diketahui pemiliknya pada dinas pendidikan provinsi jawa timur disoal Aliansi pemuda peduli rakyat (Alpart)
Diketahui, pada tahun 2020 hasil temuan dari kami yaitu temuan BPK terdapat sisa saldo pada rekening penampungan bantuan hibah pada sekolah sebesar Rp 2.594.789.392. belum di ketahui pemiliknya.
Dari hasil pemeriksaan atas pengelolaan rekening pada satuan pendidikan di lingkungan pemerintah provinsi Jawa timur menunjukan bahwa sekolah memiliki beberapa rekening untuk kegiatan operasionalnya.baik rekening dana bos,rekening Biaya Penunjang operasional Penyelenggara Pendidikan (BPOPP), serta rekening untuk menampung dana bantuan lainya. Pembukuan Rekening BOs dan BPOPP telah ditetapkan dengan keputusan gubernur Jawa timur.
Sedangkan untuk rekening rekening sekolah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa timur yang menampung dana bantuan maupun dana operasional sekolah di luar dana BOS dan BPOPP belum ada Ketetapanya.
Sauqy selaku Ketua lembaga aliansi pemuda peduli rakyat (Alpart) ikut berkomentar terhadap hasil temuan BPK tahun 2020 di lingkungan pemerintah provinsi Jawa timur pada dinas pendidikan Jawa timur terhadap rekening yang diluar rekening BOS dan BPOPP.dimana rekening di luar dana BOS dan BPOPP belum di tetapkan keputusan gubenur.
“ini perlu jadi atensi kepada semua pihak baik APH maupun gubenur,bahawasnya apabila suatu dinas melakukan kegiatan tanpa ada keputusan gubenur itu sudah melanggar apalagi terdapat temuan BPK bahwasanya ada saldo dana hibah direkening yang tidak diketahui pemiliknya,saya menduga ini sudah ada niatan yang tidak beres”tegas sauqy ketua Alpart, Kamis (13/10/2022)
Diketahui, temuan BPK pada lingkungan dinas pendidikan Jawa timur pada tahun 2020 pada pengadaan peralatan bidang SMK terdapat kelebihan pembayaran serta ketidak sesuaian antara konfirmasi dari dinas dan invoice dari ekspedisi pada pengiriman barang dengan selisih ratusan juta.
Ir. Wahyudi selaku pejabat di dinas pendidikan provinsi Jawa timur enggan memberikan tanggapan saat dikonfirmasi.*(swq)
