Pamekasan,KanalMadura.id,- Pemerintah pusat perioritaskan penggunaan DBHCHT tahun 2021 di bidang kesejahteraan masyarakat, hingga 50% dari dana tersebut diamanatkan untuk dipergunakan dibidang kesejahteraan masyarakat.
Perioritas tersebut dimaksudkan untuk pemulihan perekonomian masyarakat, Sesuai amanat PMK 206 tahun 2020 pasal 2 poin 2. Dengan begitu seharusnya pemerintah daerah benar-benar hati-hati dalam memperguakan DBHCHT tersebut hingga capayannya pun sesuai dangan yang diharapkan .
Dari 65 milyar DBHCHT yang diterima pemerintah daerah kabupaten Pamekasan, 50% nya dialokasaikan untuk kegiatan dibidang kesejahteraan masyarakat dengan spesifikasi, 35% untuk BLT dan 15% nya dialokasikan untuk kegiatan peningkatan kualitas bahan baku.
Dua tema kegiatan tersebut merupakan kegiatan perioritas DBHCHT yang seharusnya benar-benar diperhatikan dengan baik dan serius oleh pemerintah daerah kabupaten Pamekasan sesuai maksud dan peruntukannya.
Namun, sangat disayangkan ketika kegiatan perioritas dari DBHCHT ini justru dijadikan kegiatan yang cenderung diabaikan, mengingat hingga saat ini kegiatan BLT tersebut yang diperuntukkan untuk buruh tani dan pabrik belum juga direalisasikan, begitupun kegiatan peningkatan kualitas bahan baku yang ada di dinas ketahanan pangan dan pertanian kabupaten Pamekasan yang hingga kini pun masi sebagian kecil yang terserap .
"Harusnya kegiatan perioritas dari DBHCHT itu lebih diutamakan dan disegerakan, sebab itu merupakan kegiatan yang sengaja pemerintah pusat perioritaskan dengan maksud dan tujuan untuk pemulihan perekonomian masyarakat Pamekasan," Tegas Syauqi ketua ALPART.
Pihaknya pun berharap, Kepala bagian perekonomian dan Plt Dinas ketahanan pangan dan pertanian kabupaten Pamekasan untuk memundurkan diri dari jabatannya, "Kalau tidak mampu dan tidak bisa bekerja, mending memundurkan diri saja mereka itu. Coba bupati itu pilih pejabat yang pinter-pinter dikit lah, jangan yang keterlaluan bodohnya," Tutupnya.
