Pamekasan,KanalMadura.id,- Anggaran sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mencapai hingga 6.233.886.250 melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pamekasan dipersoalkan Aliansi Pemuda Peduli Rakyat (Alpart).
Versi mereka, besaran anggaran yang dialokasikan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) hanya untuk kegiatan sosialisasi tersebut dinilai terlalu berlebihan dan tidak masuk akal.
Sauqi, selaku ketua Alpart menilai, Pemkab Pamekasan cenderung jadikan PMK 206 terkait presentase penggunaan DBHCHT tahun 2021 sebagai taming dari keterbatasan kulitas, kepentingan dan ketidak berpihakannya terhadap kepentingan masyarakat.
"Salah satunya dengan membeludaknya anggran kegiatan sosialisasi Sosialisasi peraturan perundang-undangan di diskominfo yang dianggarkan hingga 6 Milyar lebih itu. Memangnya seperti apa bentuk kegiatannya itu dan diperuntukkan kepada siapa saja serta rinciannya bagaimana?,"katanya, Sabtu (11/09/2021)
Menurut Sauqi, Pihak DPRD Pamekasan hendaknya tidak lalai dan lengah dalam hal melakukan fungsi kontrol dan fungsi anggarannya.
"Hendaknya DPRD Pamekasan sisir dan pertanyakan bahkan bila perlu tolak saja kegiatan itu, Bukan malah dibiarkan nyelonong begitu saja. Selami dulu juknis, objek serta efektivitasnya. Sebab ini menyangkut hak dan uang rakyat, Bukan harta warisan yang bisa se enaknya dibanjak begitu saja sesuai selera mereka,"tambahnya
Sehingga pihaknya tegaskan, sebaiknya anggaran sebesar itu dipangkas dan dialihkan untuk kegiatan yang jauh lebih bermanfaat serta menyentuh terhadap kepentingan masyarakat Pamekasan.
"Saya rasa masih banyak kegiatan yang jauh lebih penting daripada kegiatan sosialisai terkait peraturan perundang-undangan dibidang cukai oleh diskominfo yang hingga 6 milyar itu, Sebab manfaatnya pun tidak terlalu signifikan bagi masyarakat Pamekasan, Namanya juga sosialisasi. Menganggarkan silahkan cuma jangan keterlaluan juga, Dan daripada kegiatan dibidang kesejahteraan masyarakat yang dialihkan kepada kegiatan yang lain, mending kegiatan ini yang dikupas dan dialihkan. Sebab penggunaan DBHCHT dibidang kesejahteraan masyarakat seperti BLT dan subsidi harga tembakau itu jauh lebih menyentuh dan dibutuhkan oleh masyarakat, Oleh karenanya mestinya kegiatan dibidang kesejahteraan masyarakat ini yang lebih dioptimalkan oleh Pemkab Pamekasan, Bukan malah kegiatan yang hanya bersifat ceremonial ini yang diutamakan . Cobalah pemkab ini lebih cerdas dan rasional dikit dalam memberikan kebijakan," Tutupnya.*(swq)
