Pamekasan, KanalMadura.id,- Pemkab Pamekasan di era kepemimpinan Badrut tamam dinili gagal faham dalam memahami dan mengakomodir kepentingan masyarakat, Hal tersebut terlihat dari terlalu banyak harapan masyarakat Pamekasan yang terus terkatung-katung dan tak kesampaian hingga saat ini.
Dari sekian banyak kebijakan pemerintah kabupaten Pamekasan selama ini, baik yang tertuang dalam bentuk perogran maupun non perogram, Belum mampu memberikan dampak yang cukup signifikan bagi kehidupan masyarakat Pamekasan.
Salah satu aktivis Pamekasan Syauqi tuturkan bahwa, Baromerter dari efektifnya sebuah pemerintahan itu terletak pada kebijakan dan efektifnya sebuah kebijakan pemrintah itu terletak pada sejauh mana objektivitasnya terhadap persoalan atau kepentingan masyarakat.
"Tinggal kita lihat seperti apa dan apa yang menjadi persoalan masyarakat Pamekasan selama ini. Saya ambil sample persoalan tembakau yang sampai saat ini belum teratasi dan bahkan ini hampir menjadi persoalan tahunan yang tak kunjung teratasi hingga saat ini. Padahal kalau pemerintah mau objektif saya rasa persoalan tembakau ini merupakan salah satu dari sekian banyak umbaran janji bupati yang katanya akan dan pasti teratasi, tapi buktinya sampai saat ini sedikitpun belum terbukti. Jadi salah satu gambarannya disitulah kalau berbicara persoalan kebijakan pemerintah,". Ucap Syauqi.
Tetap menurut dia, Pemerintah kabupaten Pamkesan pun secara nyata dalam kebijakan atau perogram yang disajikan selama ini, sama sekali tidak terlihat serius dalam mengatasi persoalan termbakau ini. Sepertihalnya kegiatan DBHCHT tahun 2021 "Pemerintah pusat dalam mengatur kegiatan DBHCHT tahun 2021 sangat menekankan untuk kesejahteraan masyarakat, Hingga 50% dari DBHCHT itu diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat dan 35% dari 50% untuk kesejahteraan masyarakat itu diamanatkan untuk kegiatan bantuan seperti BLT, Subsidi harga tembakau dan bantuan pembayaran iuran jaminan produksi bagi petani tembakau . Tapi pertanyaannya, Kenapa dari anggaran yang cukup besar dari DBHCHT ini Pemkab tidak menganggarkan kegiatan subsidi Harga tembakau yang jelas-jelas itu akan sangat membantu meminimalisir persoalan harga tembakau yang selama ini menjadi persoalan masyarakat Pamekasan?, Lebih lucunya lagi dari DBHCHT itu pemkab anggarkan BLT untuk buruh tani dan pabrik yang dicanangkan akan diberikan selama 6 bulan kepada tiap penerima, namun sampai saat ini kegiatan tersebut belum direalisasikan, pertanyaannya sekarang sudah bulan berapa ini. Dan kalau saya perhatikan pemkab Pamekasan ini memang belum terlihat benar-benar serius untuk membantu dan memperjuangkan kepentingan masyarakat," Tutupnya.
