Pamekasan,KanalMadura.id,- Melebihi setengah periode jabatannya, Ketua DPRD Pamekasan gagal dalam membuktikan hasil kerjanya. Bukan persoalan jumlah. Namun kinerja selama ini tidak memberikan bukti nyata terlebih dalam bidang pengawasan dan anggaran.
Menilai kinerja lembaga legislatif tidak bisa semata dilihat dari sisi kuantitas produk yang dibuat. Namun kualitas menjadi faktor terpenting dalam menilai kinerja legislatif. Akan tetapi, dalih mengejar kualitas dengan mengabaikan kuantitas juga bisa menjadi persoalan pada saat pencapaiannya sangat minim dibandingkan dengan perencanaan yang telah disusun.
Sesuai aturan yang ada, Fungsi legislatif atau DPRD Pamekasan secara umum terdiri atas fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Dalam hal pengawasan dan anggaran, Kepamimpianan Fathor dalam memimpin DPRD kabupaten Pamekasan kini dinilai gagal oleh ketua mabes NGO kabupaten Pamekasan Zaini wer-wer. Pihaknya menilai dari sekian banyaknya persoalan yang ada selama setengah periode lebih kepemimpinan ketua DPRD Pamekasan, pihaknya menganggap bahwa itu cukup gamblang membuktikan akan kegagalan Fathorrahman sebagai ketua DPRD Pamekasan.
"Terlalu banyak kegagalan fathor selama memimpin DPRD ini, seperti halnya Interpelasi, Pansus mobil sigap dan Pansus covid yang kesemuanya itu tidak jelas. Selain hal tersebut juga berkaitan dengan persoalan Penanda tanganan anggaran sigap dan persolan penggunaan DBHCHT Tahun 2021 yang sekarang lagi banyak dipersoalkan ini. Kesimpulannya dari sekian persolan ini fungsi kontor dan anggaran DPRD Pamekasan ini sangat tumpul, dan tentunya hal ini terjadi pada kepemimpian Fathor dan hanya pada masa Fathor ini,". Ucap Wer-wer
Menambah hal tersebut, Zaini wer-wer pun berharap pihak partai pengusung (PPP), terlebih DPP PPP untuk juga bersikap tegas dan profesional dalam menyikapi persoalan Fathorrahman yang dinilai gagal dalam memimpin DPRD kabupaten Pamekasan selama ini.
"Apalagi sebagimana informasi yang saya dapat bahwa di internal PPP itu sudah ada kesepakatan separuh periode masa jabatan ketua DPRD Pamekasan antara Fathor dan Halili, dan sekarang kan sudah lebih dari separuh periode Fathor menjabat, jadi sudah selayaknya Fathor itu memundurkan diri sekalipun tidak ada desakan dari masyarakat,". Tutup Wer-wer.
Sementara Baidawi selaku pengurus DPP PPP saat dikonfirmasi melalui WA nya enggan memeberikan komentar berkaitan dengan persoalan tersebut.*(swq)
