Pamekasan,KanalMadura.id,- Berkaitan dengan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2021 yang ahir-ahir ini menjadi sorotan dari kalangan aktivis di pamekasan kembali disoal.
Sebelumnya, Aliansi Pemuda Peduli Rakyat (Alpart) menganggap kegiatan bagian perekonomian Setdakab Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Tahun 2021 terkait Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada buruh tani atau buruh pabrik rokok dianggarkan hingga 22 milyar lebih dan Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan dibidang cukai sebesar 700 juta itupun dinilai jauh dari kata wajar serta tidak jelas maksud dan tujuannya.
Versinya, salah satu penyebab dari munculnya persoalan ini adalah dikarenakan sikap ketua dewan dalam hal ini Fathorrahman dinilai kurang terbuka pada anggota dewan yang lain lebih-lebih kepada pimpinan dewan.
Hal itu dikuatkan dengan pernyataan salah satu pimpinan DPRD Pamekasan Harun suyitno yang mengaku tidak tau dan belum pernah menerima dan mengetahui isi perubahan Perbup yang berisikan tentang perubahan penggunaan DBHCHT sebesar 65 milyar tahun 2021 ini.
Menurut Syauqi, Berdasarkan aturan yang ada bahwa bilamana ada perubahan perbup semacam ini maka pimpinan dewan harus di beri tahu, artinya itu menjadi hak semua pimpinan dewan untuk tau bukan hanya ketua dewan sendiri. Atas dasar itu ia pun menilai bahwa ketua dewan Pamekasan ini tidak profesional dalam bersikap layaknya sebagaimana mestinya ketua dewan.
"Kami heran dan bertanya-tanya maksud dan tujuan ketua dewan ini apa , kok malah main petak umpet seperti itu, faktornya apa coba , karna g ngerti aturankah dia atau karna tujuan tertentu?,"katanya kepada sejumlah awak media, Senin (02/07/2021)
Bahkan berangkat dari sikap ketua dewan yang dianggap semakin tidak profesional dalam menyikapi hal tersebut pihaknya berharap ketua dewan pamekasan ini untuk diganti.
"Bahkan akan lebih terhormat bila saudara ketua dewan ini nyadar diri dan memundurkan diri saja kalau sudah begini,"tambahnya
mengingat kepemimpinan Fathorrahman sebagai ketua DPRD kabupaten Pamekasan yang kurang lebih sudah setengah periode ini, Syauqi pun juga berharap agar sebaiknya jabatan ketua dewan ini diganti atau dikembalikan lagi kepada bapak Halili yang juga politisi dari PPP, demi menyelamatkan marwah dan citra DPRD kabupaten pamekasan.*(swq)
