Pamekasan, KanalMadura.id- Rencana
realisasi bantuan sosial (bansos) bantuan langsung tunai (BLT) tahun 2021 di Bagian Perekonomian Pemkab Pamekasan bakal berbuntut panjang. Wakil rakyat akan mempersoalkan anggaran yang dinilai janggal itu.
Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Harun Suyitno mengakui, jika rencana pemerintah itu belum disampaikan ke wakil rakyat selama ini. Sehingga harus ada klarifikasi dari DPRD soal penganggaran yang dianggap tidak rasional itu.
"Sampai saat ini terkait kegiatan tersebut belum disodorkan ke kita di dewan. Oleh karenanya nanti terkait hal tersebut akan kita pertanyakan kepada pihak perekonomian, " ucapnya.
Menurutnya, wakil rakyat juga akan mempertanyakan sistem penganggarannya. Termasuk teknis penganggaran. Apakah kegiatan tersebut termasuk pada kegiatan yang bersifat teknis atau administratif. Sehingga, tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.
"Karena ketika dikembalikan kepada aturan yang ada, bagian perekonomian itu ranahnya di ranah administratif. Bukan ranah teknis. jadi, nanti itu semua akan kita pertanyakan, " ucapnya.
Politisi PKS itu menambahkan, jika setiap penganggaran pemerintah harus tepat, mulai dari perencanaan hingga sasarannya juga harus tepat. Sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat dari bantuan itu.
Dia menyampaikan, jika saat kondisi pandemi covid sekarang masyarakat memang butuh perhatian dan uluran tangan dari pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun daerah. Namun, segala sesuatunya harus sesuai aturan. Sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum.
"DPRD senantiasa akan ikut serta mengawal serta mengawasi setiap bantuan dari pemerintah. Supaya tepat sasaran dan masyarakat mendapatkan manfaatnya. Kami mendukung tapi dengan cara yang benar, " katanya.
Ketua Alphart, Syauqi mengatakan, selain penganggaran yang terkesan asal-asalan, pemerintah sepertinya salah dalam menentukan pelaksana program bantuan. Bagian perekonomian apakah tepat jika merealisasikan bantuan BLT itu. Bukankah program itu lebih tepat di dinas tekhnis. Sementara bagian perekonomian lebih mengarah pada administratif.
"Ini menambah deretan kejanggalan yang terjadi. Mereka pun melakukan penganggaran dengan cara tidak rasional, " ucapnya.*(swq)
