Pamekasan- Kanalmadura.id,- Indikator kemerosotan di era kepemimpinan badrut tamam di bumi gerbang salam kini mulai banyak diserukan oleh banyak kalangan, mulai dari masyarakat bawah hingga kalangan elit atau pejabat Pamekasan sendiri.
Aroma negatif kemepimpinan badrut taman di pamekasan ini sebenarnya bukan lagi merupakan isu baru yang dihembuskan oleh mayarakat pamekasan, namun sudah menjadi hal yang lawas namun tidak tertampung dan tidak terselesaikan oleh pemerintah kabupaten pamekasan yang saat ini di komando oleh badrut selaku bupati pamekasan
Adapun berapa persoalan yang selama ini menjadi penilayan negatif dari masyarakat Pamekasan adalah mulai dari janji politik yang tidak terlaksan, banyaknya permasalahan yang terjadi namun tidak ditanggapi dan diselesaikan , yang itu semua cenderung tersumbat akibat dari terlalu dikedepankannya kepentingan peribadi bupati Pamekasan ketimbang kepentingan masyarakat .
"Bupati sekarang ini terlalu terlena dengan kepentingan dan hasrat peribadinya daripada apa yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakat Pamekasan mas. Terbukti mulai dari badrut ini menjabat banyak muncul polemik namun tidak satupun yang benar-benar ditanggapi serius dan diselesaikan, dan bupati yang sekarang ini malah lebih terlena dengan pencitraannya, jadi itu yang menjadi kekecewaan kami selaku masyarakat bawah terhadap Badrut yang sama sekalai tidak memperlihatkan sikap sebagai bupati Pamekasan, tapi lebih nampak terlihat sebagai diri peribadinya dan perwakilan kelompoknya sendiri". Tandas warga Pamekasan.
Selain hal tersebut , keritik dan keluhanpun mulai bermunculan dari dalam tubuh elit atau pemerintah kabupaten Pamekasan sendiri. Keluhan tersebut mulai muncul salah satunya dari tidak di indahkannya keputusan menteri dalam negeri No 900/860/SJ tahun 2021 terkait tambahan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) .
" jujur kami kecewa terhadap sikap bupati Pamekasan yang sudah mulai tidak jelas ini, saya katakan tidak jelas karena dalam edaran menteri dalam negeri berkaitan dengan tambahan pengahsilan pegawai itu sudah jelas bahwa kita selaku ASN merupakan pemilik hak dari semua itu setelah edaran itu di keluarkan namun oleh bupati Pamekasan tidak mau di berikan atau di realisasikan. jadi dari sini semakin gambelang bahwa kebijakan Bupati Pamekasan ini semakin tidak jelas arah mata anginnya dan tidak berdasar". Ucap salah satu pejabat Pamekasan yang tidak mau disebutkan namanya.
Tambah lagi pejabat yang tidak mau disebutkan namanya tersebut menyampaikan bahwa sikap bupati Pamekasan sama sekali tidak mencerminkan sikap yang selayaknya dilakukan oleh bupati, karena apapun alasannya disaat pihaknya dituntuk untuk bekerja maksimal namun disisi lain apa yang menjadi haknya tidak diberikan, itu merupan bentuk salah satu bentuk ke egoan dan kegagalan Buapati Pamekasan dalam memegang tampuk kekuasaan di kabupaten Pamekasan . " coba andaikan apa yang menjadi hak bupati tidak diberikan , sedangkan disisi yang lain beliau dituntut untuk bekerja maksimal, apakah Bupati juga akan legowo menerimanya? , jadi menurut saya mestinya Bupati itu lebih peka lah dalam berfikir dan memberikan kebijakan , jangan sampai cakrawala berfikirnya tersumbat oleh besarnya kepentingan peribadinya". Tambahnya*(Swq)
