Pamekasan, Kanalmadura,- Sejumlah massa yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Pemuda Peduli Rakyat (Alpart) kembali menggelar aksi ke kantor
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Senin (02/11/2020).
Aksi damai itu dimulai pada pukul 09:00-10:30 WIB yang dimulai dari monumen Arek Lancor dengan melakukan long march hingga di depan gedung DPRD Pamekasan.
Koordinator Lapangan Basri mengatakan, aksi yang ketigakalinya itu dalam rangka mendesak DPRD dan Tikor BPNT Kabupaten Pamekasan dibawah pimpinan Sekda Totok Hartono segera merealisasikan 6 tuntutan yang di bawa, diantaranya :
1. Sekretaris Daerah (Sekda) Pamekasan harus mundur dari jabatannya,
2. Plt Kadinsos harus mundur dari jabatannya
3. Ketua dan wakil komis IV DPRD Pamekasan juga harus mundur dari jabatannya
4. Ganti seluruh agen BPNT di
Kecamatan Kadur yang telah melakukan pemaketan karena tidak sesuai Pedum BPNT
5. Stop seluruh suplayer beras, kecuali suplayer beras pabrikan yang bermerk paten
6. Ganti TKSK kadur.
"Karena aksi yang sebelumnya tuntutan itu sudah di sepakati, tapi tidak direalisasikan, makanya tadi aksi lagi menagih kesepakatan itu dan atas dasar itu maka semua pihak harus mundur dari jabatannya,"katanya
Menurutnya, yang tak kalah penting beras yang tidak bermerk paten dalam program BPNT di Pamekasan harus di hapus karena dinilai menjadi peluang permainan oleh oknom untuk meraup kauntungan besar yang hanya akan merugikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
"Perlu diketahui, argumentasi kami ini berdasarkan aspirasi banyak masyarakat di berbagai tempat bahwa masyarakat lebih dominan dan lebih menginginkan beras pabrikan yang bermerek paten karena harga dan kualitas lebih terjamin,"tambahnya
Sementara itu, ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Mohammad Sahur saat menemui massa aksi mengaku sudah melakukan mediasi dengan sejumlah pihak untuk mencari solusi dari permasalah yang terjadi di bawah berkaitan dengan penyaluran BPNT di Pamekasan.
"Kalau memang dianggap belum maksimal, karena bagaimanapun dewan tidak boleh diam dalam persoalan kemasyarakatan, apalagi soal bantuan untuk masyarakat miskin, dalam waktu dekat kita akan melakukan pertemuan kembali sehingga duduk persoalan mana yang salah dan patut di sanksi, sehingg kita bisa mengambil kesimpulan secara adil,"tutupnya
Namun menurut basri, argumentasi sahur selaku ketua komisi IV dinilai hanya spekulasi saja, sebab semua tuntutan Alpart sudah disepakati oleh Plt kadinsos, anggota komisi IV, wakil pimpinan dewan Harun dan pihak alpart sendiri pada saat aksi sebelumnya.
"Bagi saya ketua komisi IV itu terlalu banyak berspekulasi saja dan terkesan hanya ingin melakukan pencitraan dengan seakan-akan benar-benar ingin menfasilitasi apa yang menjadi tuntutan kami, padahal sampai saat ini faktanya hanya omong kosong, terbukti terlaksananya aksi saat ini karena sikap dewan terutama komisi IV tidak kelihatan batang hidungnya terkait tuntutan kami, jadi hanya ada satu kata yang pas menurut kami untuk ketua komisi IV pada hususnya , yaitu mundur saja dari jabatannya, sebab keberadaannya bagaikan omong kosong". Tutup basri*(swq)
