AMPPAS saat audiensi
di kantor DPRD Pamekasan
Pamekasan, Kanalmadura,-Aliansi Masyarakat dan Pamuda Pamekasan (AMPPAS) tadi pagi datangi kantor DPRD Kabupaten Pamekasan untuk audiensi terkait konflik internal DPRD, dan tindak lanjut hak Interpelasi legislatif terhadap Eksekutif.
Pada kesempatan tersebut juru bicara Aliansi Masyarakat dan Pamuda Pamekasan (AMPPAS), Nurul Huda menyebutkan bahwa "anggota DPRD Pamekasan tidak fokus dengan kinerjanya masing-masing karena sibuk konflik internal atas adanya pemalsuan tanda tangan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota DPRD sehingga tugas mereka yang seharusnya memikirkan nasib rakyat di bawah malah sibuk sendiri."
Selanjutnya pemuda asal Palengaan itu, juga menyampaikan tentang "nasib kelanjutan Hak Interpelasi oleh Legislatif terhadap Eksekutif. yang dinilai lamban dalam menindaklanjuti interpelasi tersebut karena sampai saat ini belum ada langkah konkrit dari pihak legislatif." Bahkan Huda menilai ada yg sengaja mengempesi salah satu anggota dewan dengan kasus tanda tangan palsu agar tidak fokus terhadap proses Interpelasi.
Sementara itu Ketua Aliansi Masyarakat dan Pamuda Pamekasan (AMPPAS), Abd Kholis menyampaikan bahwa "proses Interpelasi yang dilakukan oleh Legislatif sangat dimungkinkan untuk dinaikkan ke pengajuan Hak angket dan dapat pula menjadi tahap Pemakzulan terhadap Bupati Pamekasan jika terbukti menyalahgunakan kewenangan dalam proses pengadaan mobil sehat (mobil sigap)."
Pemuda yang sekaligus Prakstisi Hukum tersebut menambahkan bahwa Aliansi Masyarakat dan Pemuda Pamekasan (AMPPAS) siap menjadi partner Panitia khusus (PANSUS) Interpelasi perihal kajian hukum guna mendapatkan Legal standing yang jelas dalam proses pengadaan barang dan jasa.*(swq)
