Basri aktifis HMI
Pamekasan, Kanalmadura,- Pamekasan di hebohkan oleh berbagai persoalan mulai dari Interpelasi, Kasus wiraraja hingga yang baru muncul isu pemalsuan tanda tangan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota dewan.
Namun dari sejumlah persoalan yang bermunculan secara estafet tersebut belum satupun ada yang tertuntaskan, bakan terkesan isu yang satu hanya dijadikan tameng untuk menepis isu yang lain. Ungkap Basri
Basri selaku aktivis HMI Jatim menyayangkan sikap pemerintah kabupaten Pamekasan yang sampai detik ini masih berkutat di tataran elit politik, terlebih pihak eksekutif yang selama ini menjadi harapan masyarakat kini mulai mencurigakan publik atas sikapnya yang terkesan kurang serius menyikapai aspirasi rakyat .
"Mestinya pemerintah hari ini sudah memberikan jawaban dari sekian persoalan, terlebih persoalan interpelasi dan kasus wiraraja yang secara gambelang sangat merendahkan dan mencoreng nama baik Pameksan sebagai kota Gerbang salam, tapi sayangnya pemerintah terksan tidak serius dan memebiarkan persoalan tersebut tampa ada kepastian, dan ironisnya pula pihak Dewan yang selama ini sangat diharapkan sebagai reperesentasi dari aspirasi rakyat kini terlihat melempem dan cenderung beralih fokus menyikapi persoalan dugaan pemalsuan tanda tangan yang itu sama sekali tidak terlihat penting ketimbang persoalan interpelasi dan wiraraja" tutur Basri.
Ia pun menilai Legeslatif dan eksekutif terkesan sekongkol untuk menenggelamkan isu interpelasi dan wiraraja dengan isu dugaan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh oknum anggota dewan.*(swq)
