gambar ilustrasi
“KPM yang mana yang mengeluh? Selama ini tidak ada KPM mengeluh,” kata Lisa (panggilan sehari-hari) saat dimintai keterangan Via WhatsApp, Senin (6/4/2020).
Bahkan ia beralasan bahwa, Desa Kapedi sangat luas, sehingga pihaknya tidak bisa menjangkau secara keseluruhan.
“Kapedi itu luas dan banyak, yang mana itu harus jelas. Jangan membuat Berita tanpa konfirmasi ke semua pihak harus duduk bersama dan harus jelas,” tutupnya
Sementara aktivis Jawa Timur, Basri, merasa geram dengan sikap pendamping perogram sembako kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep yang terkesan menutup mata terhadap persoalan yang saat ini sedang terjadi di Desa Kapedi.
“Semestinya pendamping itu harus lebih peka, karena memang kewajiban dia sebagai pendamping, atau paling tidak ketika ada masukan dari masyarakat hendaknya ditanggapi dengan baik dan ditindaklanjuti, bukan malah sok tidak tau,” katanya.
Dikatakan, salah satu masyarakat kapedi yang enggan disebutkan namanya mengeluh bahwa selain diresahkan dengan kualitas beras yang mereka terima, juga merasa kecewa dengan salah satu aparat desa setempat yang memaksa menarik kartu keluarga sejahtera (KKS)nya untuk dikumpulkan.
“Padahal kartu itu merupakah hak penerima (KPM) yang tidak boleh diambil alih oleh pihak lain,” ucapnya.
Dari kejadian ini, Basri menilai bahwa ada indikasi kongkalikong antara aparat desa, pendamping program sembako Kecamatan Bluto dan pengoplos beras di desa setempat untuk mengelabuhi masyarakat serta meraup keuntungan sepihak tanpa mempertimbangkan hak masayarakat.*(sie)
Simak Videonya Berikut Ini:
