Pamekasan, kanalmadura.com - Usai melakukan aski demonstrasi beberapa hari yang lalu (04/10). Kali ini aktivis Pamekasan yang mengatasnakan dirinya sebagai Central Kreasi Aspirasi Muda Pamekasan (CEKAM-P) dan Front Aksi Masa (FAMAS) kembali mendatangi Kantor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Senin (08/10/2018).
Kedatangan perwakilan aktivis Pamekasan itu tidak lain menindak lanjuti terkait beberapa tuntutan yang dibawanya pada saat aksi. Seperti halnya pada pekerjaan di Desa Kacok, Kecamatan Palengaan - Palesanggar, Kecamatan Pegantenan yaitu CV. Hasan Baisuni selaku pelaksana anggaran dan pemenang tender Rp. 797.211.000.
Salah satu polemik yang timbul dalam pekerjaan tersebut, terkait ada klaim antara pihak perusahaan dengan pihak kontraktor, karena saat ini kedunya diduga ada main mata.
Indra, salah satu aktivis Pamekasan mengatakan, bahwa kedatangannya itu ingin menguak persoalan klaim perusahaan dengan kontraktor, karena hingga saat ini yang terjadi polemik dibawah, seakan-akan pihak kontraktor maupun pihak perusahaan tidak tau menau jika BPK menemukan temuan dibawah.
"Kontraknya ini seperti apa?, apakah pihak perusahaan memberikan spek yang berbeda dari apa yang sudah ditentukan oleh pihak Dinas PUPR. Kami hanya ingin tau apa MoU Perusahaan dengan Kontraktor itu?," ucap Indra.
Bahkan lucunya, beberapa pekerjaan dibawah naungan Dinas PUPR Pamekasan seolah tidak pernah di monitoring. Seperti halnya pekerjaan yang disoal aktivis Pamekasan itu, pihak meminta tindak lanjut dan monitoring lebih lanjut dari Dinas terkait. Namun, pihak Dinas hingga saat ini tidak mampu memberikan penjelasan.
"Pihak dinas tidak bisa memberikan penjelasan kepada kami, padahal waktunya sudah cukup lama dari aksi kami itu. Tugas PURP Pamekasan itu apa sih dari sekian lamanya waktu itu?, kok tidak jelas," papar Indra.
Selain Indra, Rosy pun juga menjelaskan, bahwa pihaknya sudah melayangkan surat kepada Bupati Baru Pamekasan untuk mencari kejelasan terkait polemik yang terjadi pada pekerjaan itu.
"Kami sudah mengirim surat kepada Bupati Pamekasan, meminta tanggapan dan pengawasannya terhadap beberapa pekerjaan yang berada di Kabupaten Pamekasan, khususnya polemik pekerjaan di Desa Kacok Palengaan - Palesanggaer Pegantenan," tutur Rosy.
Lebih lanjut, Rosy menegaskan, jika dalam waktu yang dekat ini pihak dinas masih belom bisa menjelaskan kepadanya terkait polemik yang terjadi dibawah, pihaknya berkomitmen mendirikan tenda dipinggir kantor PUPR Pamekasan.
"Kami komitmen akan memasang tenda di pinggir kantor Dinas PUPR Pamekasan, karena hingga saat ini pekerjaannya tidak jelas," tegas Rosy.
Ia menambahkan, jika dalam waktu dekat pihak Dinas PUPR Pamekasan tetap tidak memberikan kejelasan, pihaknya akan melakukan aksi besar-besaran. "Kami akan melakukan aksi susulan yang lebih besar lagi," pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris PUPR Pamekasan, Fahmi saat dimintai keterangan usai menemui beberapa aktivis Pamekasan itu, pihaknya tidak mau memberikan keterangan apapun, entah karena faktor apa tidak tau. "Tidak usah, jangan ke saya, langsung ke Kepala Dinas aja," paparnya.
*sb. memoonline.com(adss)
