Pamekasan, kanalmadura.com - Rabu, 28/2. Aksi demonstrasi kembali dilakukan ke bagian perekonomian kabupaten pamekasan oleh aktifis yang mengatasnamakan Aliansi pemuda peduli rakyat (Alpart) , persoalkan terkait seluruh realisasi kegiatan perekonomian kabupaten pamekasan Tahun anggaran 2017 , lebih-lebih adalah terkait kegiatan Penyampaian informasi ketentuam peraturan perundang-undangan dibidang cukai kepada masyarakat dan pemamgku kepentinagan, Biaya oprasional penyaluran beras miskin (27/02/2018).
Korlap Aksi , Amir mengkritisi ada pembengkakan anggaran dalam belanja modal pengadaan papan nama dalam kegiatan penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang cukai kepada masyarakat tersebut " Mana ada papan nama hanya berupa baliho sperti itu yang hanya di letakkan di 13 kecamatan di kabupaten pamekasan sampai menghabiskan dana 198jt lebih , jadi itu sangatlah tidak masuk akal dan tidak logis menurut kami" seru Amir.
Selain itu Kholid (salah satu orator) juga menyoroti kegiatan penyaluran beras miskin yang juga ditengarai tidak beres "berdasarkan temuan kami di lapangan bahwa terkait penyaluran raskin atau sekarang yang dikenal dengan Rastra itu ada empat poin penting yang menurut kami diduga bermasalah , yaitu tidak tepat waktu , tidak tepat sasaran tidak tepat jumlah dan kualitas beras yang tidak baik. Empat persoalan itu kami temukan di lapangan berdasarkan aduan dari masyarakat , padahal dalam kegiatan perekonomian sudah dianggarkan anggran untuk tenaga ahli atau pendamping dan anggarannya juga besar, lantas dengan adanya permasalahan-permasalahan seperti ini peran pendampingnya dimana , oleh karnanya kami sengaja menekan pihak perekonomian kabupaten pamekasan untuk memberikan kepada kami seluruh data pendamping itu sekaligus dengan daftar honornya, karna sejauh ini kami belum melihat peran aktif pendamping itu".
"Selain permasalahan-permasalahan yang telah disampaikan oleh teman-teman barusan , juga ada satu hal yang sangat fatal menurut saya , yaitu dari sekian banyak kegiatan perekonomian kabupaten pamekasan tahun 2017 setelah saya kaji sebagian besar dana itu dihabiskan untuk honor dan belanja mamin , padahal harusnya anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten pamekasan ini harusnya dinikmati oleh rakyat , bukan oleh mereka (penerima honor) .
Tambah lagi sudah banyak menghabiskan anggran tapi kinerjanya tidak jelas dan terbukti kesejahtraan masyarakat pamekasan masi sangat perlu dipertanyakan" teriak Syauqi ketua Alpart.
Peserta aksi diterima kasubag kordinasi penanaman modal dan BUMD, Umi farikoh. Beliau menyampaikan "kebetulan yang menangani masalah rastra tidak bisa menemui karna berhalangan dan terkait belanja papan nama tentunya pihak ketiga dilibatkan dengan perjanjian kontrak, dan terkait permintaan data akan kami kordinasikan dulu dengan pimpinan kami".
Namun penjelasan ibu ummi tidak memuaskan peserta aksi , ahirnya massa aksi pulang dengan mengancam akan demo kembali dan akan melaporkan kepada pihak yang berwajib. (sqq)
