 |
| BANGUNAN BALAI DESA ROMBIYA TIMUR |
Sumenep, kanalmadura.com - Masyarakat rombiya timur kembali keluhkan terkait adanya indikasi pungli program Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) oleh oknum aparatur desa setempat, pasalnya masyarakat setempat di pungut biaya kurang lebih sebesar 400.000 tiap petak tanah . 13/10/2017
"sekitar 4 bulan yang lalu apelnya datang ke rumah saya minta uang sebesar 400rb untuk pengurusan sertifikat tanah untuk satu petak tanah, katanya memang disuruh kepala desa, tapi sampai sekarang belum keluar-keluar sertifikatnya". Ucap salah satu warga pada awak media Kanal Madura.com
Tujuan utama dari PRONA adalah memproses pensertipikatan tanah secara masal sebagai perwujudan dari pada program Catur Tertib di bidang Pertanahan yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah, serta menyelesaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis, dan berdasarkan Keputusan Meneg Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1995 pasal 1 Ayat (1) dan diperkuat dengan pernyataan Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN M Noor Marzuki, dalam jumpa pers di kantornya, Kamis (17/11/2016) bahwa khususnya pada tahun 2017 program prona bersifat gratis karna semua pembiayaan dibebankan kepada APBN dan APBD, jadi tidak ada alasan pembenaran bagi aparatur desa apabila dalam hal ini masyarakat masih di bebankan biaya. Tambah Syauqi ketua GEMPUR.
"Program prona ini merupakan program pemerintah yang sifatnya geratis, jadi kalau ada aparat desa yang masi memungut biaya apalagi sampai ratusan ribu tiap petak tanah itu jelas melanggar aturan yang ada dan termasuk pungli, kami akan kumpulkan dulu semua data yang ada termasuk di empat desa yang lain di kecamatan ganding ini dan setelah data yang kami kumpulkan sudah cukup akan kami laporkan kepada pihak yang berwajib" kecam Syauqi.
Samapi berita ini di terbitkan, kepala desa rombiya timur tidak dapat dimintai tanggapannya karna setelah awak media kanal madura.com mencoba menghubungi via telpon tidak aktif, begitupun camat setempat. *(qyy)
"sekitar 4 bulan yang lalu apelnya datang ke rumah saya minta uang sebesar 400rb untuk pengurusan sertifikat tanah untuk satu petak tanah, katanya memang disuruh kepala desa, tapi sampai sekarang belum keluar-keluar sertifikatnya". Ucap salah satu warga pada awak media Kanal Madura.com
Tujuan utama dari PRONA adalah memproses pensertipikatan tanah secara masal sebagai perwujudan dari pada program Catur Tertib di bidang Pertanahan yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah, serta menyelesaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis, dan berdasarkan Keputusan Meneg Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1995 pasal 1 Ayat (1) dan diperkuat dengan pernyataan Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN M Noor Marzuki, dalam jumpa pers di kantornya, Kamis (17/11/2016) bahwa khususnya pada tahun 2017 program prona bersifat gratis karna semua pembiayaan dibebankan kepada APBN dan APBD, jadi tidak ada alasan pembenaran bagi aparatur desa apabila dalam hal ini masyarakat masih di bebankan biaya. Tambah Syauqi ketua GEMPUR.
"Program prona ini merupakan program pemerintah yang sifatnya geratis, jadi kalau ada aparat desa yang masi memungut biaya apalagi sampai ratusan ribu tiap petak tanah itu jelas melanggar aturan yang ada dan termasuk pungli, kami akan kumpulkan dulu semua data yang ada termasuk di empat desa yang lain di kecamatan ganding ini dan setelah data yang kami kumpulkan sudah cukup akan kami laporkan kepada pihak yang berwajib" kecam Syauqi.
Samapi berita ini di terbitkan, kepala desa rombiya timur tidak dapat dimintai tanggapannya karna setelah awak media kanal madura.com mencoba menghubungi via telpon tidak aktif, begitupun camat setempat. *(qyy)
