 |
| SYAUQY KETUA LSM GEMPUR |
Sumenep, kanalmadura.com - senin, 16/10. Menyikapi kecaman Aktifis Gempur terkait adanya dugaan pungutan liar program PRONA di sejumlah desa di kecamatan ganding, hususnya di Desa Rombiya timur , Camat ganding memilih angkat tangan tangan dengan alasan tidak ikut campur terkait program tersebut karna lending sektornya adalah BPN kabupeten sumenep bukan kecamatan. (15/10/2017)
" Prona itu urusan BPN, kecamatan tidak tau dan memang tidak di libatkan, dan terkait adanya dugaan pungli tersebut masih belum ada laporan ke kecamatan" tuturnya melalui via telpon.
Menaggapi respon camat Ganding tersebut, Syauqi aktifis Gempur sangat menyayangkan ketiaka seorang camat memberikan stetmen seperti itu, karna berdasarkan tugas dan fungsinya camat selain berfungsi sebagai pelayan publik juga sebagai fungsi kontrol atas pelayanan publik yang dilakukan pemerintah Desa , jadi harusnya camat bersikap pro aktif dan sigap untuk menindak lanjuti adanya dugaan pungli program prona di desa rombiya timur dan yang lainnya. Tutur syauqi
"saya kecewa ketika seorang camat berkata dan bersikap seperti itu, harsunya ketika ada aduan seperti itu camat itu proaktif dan bersikukuh untuk menindak lanjuti adanya dugaan pungki tersebut, karna itu menyangkut tanggung jawabnya selaku camat dan nama baik kecamatan Ganding, bukan malah melemparkan ke BPN seperti itu, kalau tanggapannya seperti itu berati camat ganding tersebut tidak mempunyai rasa tanggung jawab sama sekali itu namanya, padahal dalam peraturan pemerintah no 19 tahun 2008 itu sudah jelas peran dan fungsi serta tanggung jawab kecamatan itu seperti apa". tambahnya.# (sqy)
" Prona itu urusan BPN, kecamatan tidak tau dan memang tidak di libatkan, dan terkait adanya dugaan pungli tersebut masih belum ada laporan ke kecamatan" tuturnya melalui via telpon.
Menaggapi respon camat Ganding tersebut, Syauqi aktifis Gempur sangat menyayangkan ketiaka seorang camat memberikan stetmen seperti itu, karna berdasarkan tugas dan fungsinya camat selain berfungsi sebagai pelayan publik juga sebagai fungsi kontrol atas pelayanan publik yang dilakukan pemerintah Desa , jadi harusnya camat bersikap pro aktif dan sigap untuk menindak lanjuti adanya dugaan pungli program prona di desa rombiya timur dan yang lainnya. Tutur syauqi
"saya kecewa ketika seorang camat berkata dan bersikap seperti itu, harsunya ketika ada aduan seperti itu camat itu proaktif dan bersikukuh untuk menindak lanjuti adanya dugaan pungki tersebut, karna itu menyangkut tanggung jawabnya selaku camat dan nama baik kecamatan Ganding, bukan malah melemparkan ke BPN seperti itu, kalau tanggapannya seperti itu berati camat ganding tersebut tidak mempunyai rasa tanggung jawab sama sekali itu namanya, padahal dalam peraturan pemerintah no 19 tahun 2008 itu sudah jelas peran dan fungsi serta tanggung jawab kecamatan itu seperti apa". tambahnya.# (sqy)
