Bangkalan, kanalmadura. Com – selasa, 10/1/2016. Puluhan aktivis mahasiswa PMII berunjuk rasa di depan kantor Bupati Bangkalan, Mereka juga menyegel pintu masuk utama gedung pemda dan kemudian menggelar tahlilan sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja Bupati Makmun Ibnu Fuad.
“Roda pemerintahan di Bangkalan mati suri, kacau dan amburadul,” kata Ketua Umum, PC PMII Bangkalan, Bahiruddin.
Menurutnya, penilaian itu bukan tanpa dasar. Sejak terpilih jadi bupati pada 2014 silam, Makmun tak bisa mengelola pemerintahan dengan baik. Hal itu diperkuat dengan jarangnya bupati masuk kantor.
Puncaknya terjadi tahun 2016, APBD Bangkalan 2017 terlambat disahkan. Kementrian Dalam Negeri pun menjatuhkan sanksi tidak gajian selama enam bulan kepada bupati dan pimpinan DPRD Bangkalan.
“Dampak keterlambatan pengesahan APBD, sangat masif. Kami mendapat informasi dari orang provinsi jatim bahwa PNS di sejumlah instansi belum gajian selama enam bulan,” ucapnya.
Di luar kisruh APBD, lanjut Bahir, ada sejumlah instansi baru hasil pemecahan dan perampingan di Bangkalan belum punya pimpinan. Seperti di Kantor Komunikasi, Pengelolaan Pasar dan Dinas Sosial. Dampaknya jelas, instansi baru itu belum bisa mendapatkan anggaran untuk menjalankan program di 2017.
“Harus segera dilantik pejabatnya,” tegasnya.
Sementara itu, soal keterlambatan gaji, sejumlah PNS membenarkan belum menerima gaji. Namun bukan selama 6 bulan.
“Hanya untuk bulan Januari,” kata HD, seorang PNS di Bangkalan.(*)
